Hak Atas Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak (2)

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERANGKAT LUNAK

Rahmat M. SamikIbrahim – vLSM.org

http://rms46.vLSM.org/2/137.pdf

4.        KOMERSIALISASI PERANGKAT LUNAK

Bebas pada kata perangkat lunak bebas tepatnya adalah bahwa para pengguna bebas untuk menjalankan suatu program, mengubah suatu program, dan mendistribusi ulang suatu program dengan atau tanpa mengubahnya. Berhubung perangkat lunak bebas bukan perihal harga, harga yang murah tidak menjadikannya menjadi lebih bebas, atau mendekati bebas. Jadi jika anda mendistribusi ulang salinan dari perangkat lunak bebas, anda dapat saja menarik biaya dan mendapatkan uang. Mendistribusi ulang perangkat lunak bebas merupakan kegiatan yang baik dan sah. Beberapa bentuk model bisnis yang dapat dilakukan dengan Open Source:

-     Support/seller

pendapatan diperoleh dari penjualan media distribusi, branding, pelatihan, jasa konsultasi, pengembangan custom, dan dukungan setelah penjualan.

-       Loss leader

suatu produk Open Source gratis digunakan untuk menggantikan perangkat lunak komersial.

-       Widget Frosting

perusahaan pada dasarnya menjual perangkat keras yang menggunakan program Open Source untuk menjalankan perangkat keras seperti sebagai driver atau lainnya.

-       Accecorizing

perusahaan mendistribusikan buku, perangkat keras, atau barang fisik lainnya yang berkaitan dengan produk Open Source, misal penerbitan buku O Reilly.

-       Service Enabler

perangkat lunak Open Source dibuat dan didistribusikan untuk mendukung ke arah penjualan service lainnya yang menghasilkan uang.

-       Brand Licensing

Suatu perusahaan mendapatkan penghasilan dengan penggunaan nama dagangnya.

-       Sell it, Free it

suatu perusahaan memulai siklus produksinya sebagai suatu produk komersial dan lalu mengubahnya menjadi produk open Source.

-       Software Franchising

ini merupakan model kombinasi antara brand licensing dan support/seller.

5.        ANCAMAN DAN TANTANGAN

Perangkat Keras Rahasia

Para pembuat perangkat keras cenderung untuk menjaga kerahasiaan spesifikasi perangkat mereka. Walau pun kita telah memiliki sistem bebas yang lengkap dewasa ini, namun mungkin saja tidak di masa mendatang, jika kita tidak dapat mendukung komputer yang akan datang.

Pustaka tidak bebas

Pustaka tidak bebas yang berjalan pada perangkat lunak bebas dapt menjadi perangkap bagi pengembang perangkat lunak bebas.

Paten Perangkat Lunak

Ancaman terburuk yang perlu dihadapi berasal dari paten perangkat lunak, yang dapat berakibat pembatasan fitur perangkat lunak bebas lebih dari dua puluh tahun. Paten algoritma kompresi LZW diterapkan 1983, serta hingga kini kita tidak dapat membuat perangkat lunak bebas untuk kompresi GIF. Tahun 1998 yang lalu, sebuah program bebas yang menghasilkan suara MP3 terkompresi terpaksa dihapus dari distro akibat ancaman penuntutan paten.

6.        RANGKUMAN

Arti bebas yang salah, telah menimbulkan persepsi masyarakat bahwa Perangkat Lunak Bebas merupakan perangkat lunak yang gratis. Perangkat lunak bebas ialah perihal kebebasan, bukan harga. Konsep kebebasan yang dapat diambil dari kata bebas pada perangkat lunak bebas adalah seperti kebebasan berbicara bukan seperti bir gratis. Maksud dari bebas seperti kebebasan berbicara adalah kebebasan untuk menggunakan, menyalin, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan Perangkat Keras Rahasia meningkatkan kinerja perangkat lunak.

Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan perangkat lunak bebas adalah karena serbaguna dan efektif dalam keanekaragaman jenis aplikasi. Dengan pemberian kode sumbernya, perangkat lunak bebas dapat disesuaikan secara khusus untuk kebutuhan pemakai. Sesuatu yang tidak mudah untuk terselesaikan dengan perangkat lunak berpemilik. Selain itu, perangkat lunak bebas didukung oleh milis-milis pengguna yang dapat menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan pada penggunaan perangkat lunak bebas.

DAFTAR PUSTAKA

[UU2000030] RI. 2000. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

[UU2000031] RI. 2000. Undang-UndangNomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

[UU2000032] RI. 2000. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang DesainTata Letak

Sirkuit Terpadu;

[UU2001014] RI. 2001. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

[UU2001015] RI. 2001. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

[UU2002019] RI. 2002. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

[WEBFSF1991a] Free Software Foundation. 1991. GNU General Public License –

http://gnui.vLSM.org/licenses/gpl.txt . Diakses 29 Mei 2006.

[WEBFSF2001a] Free Software Foundation. 2001. Definisi Perangkat Lunak Bebas

– http://gnui.vlsm.org/ philosophy/ freesw.id.html . Diakses 29 Mei2006.

[WEBFSF2001b] Free Software Foundation. 2001. Frequently Asked Questions about the

GNU GPL – http://gnui.vlsm.org/licenses/gplfaq.html . Diakses 29 Mei 2006.

[WEBHuham2005] Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2005.

Kekayaan Intelektual – http://www.dgip.go.id/article/ archive/ 2 . Diakses 29 Mei 2006.

[WEBRamelan1996] Rahardi Ramelan. 1996. Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era

Globalisasi http://leapidea.com/ presentation?id=6 . Diakses 29 Mei 2006.

[WEBSamik2003a] Rahmat M SamikIbrahim. 2003. Pengenalan Lisensi Perangkat Lunak

Bebas – http://rms46.vlsm.org/ 1/ 70.pdf . vLSM.org. Pamulang. Diakses 29 Mei 2006.

[WEBStallman1994a] Richard M Stallman. 1994. Mengapa Perangkat Lunak Seharusnya

Tanpa Pemilik – http://gnui.vlsm.org/ philosophy/ whyfree.id.html .

Diakses 29 Mei 2006.

[WEBWiki2005a] From Wikipedia, the free encyclopedia. 2005. Intellectual property –

http://en.wikipedia.org/ wiki/ Intellectual_property . Diakses 29 Mei 2006.

[WEBWIPO2005] World Intellectual Property Organization. 2005. About Intellectual

Property – http://www.wipo.int/ aboutip/en/. Diakses 29 Mei 2006.

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

-     Afan Fatwa Ghifari              (20212294)

-     Astrid Purnama Sary           (21212229)

-     Edrovalno Imanpratomo      (22212362)

-     Muhammad Rifky                (25212065)

Kelas : 2EB08

Hak Atas Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERANGKAT LUNAK

Rahmat M. SamikIbrahim – vLSM.org

http://rms46.vLSM.org/2/137.pdf

ABSTRAK

Hak atas Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak (HaKI PL) merupakan sebuah konsep yang seharusnya difahami oleh semua pengguna perangkat lunak komputer, baik untuk keperluan pribadi, keperluan Otomasi Perkantoran, mau pun keperluan pengendalian sebuah Instalasi Nuklir yang canggih. Makalah ini mencoba memantapkan pengertian atas HaKI PL. Pembahasan dimulai dengan menerangkan konsep HaKI secara umum, serta HaKI PL secara lebih dalam. Secara khusus akan dibahas konsep Perangkat Lunak Bebas/Sumber Terbuka (Free/Open Source Software – F/OSS).

1.        PENDAHULUAN

Ketergantungan terhadap Sistem Informasi telah merambah ke berbagai bidang, mulai dari Sistem Otomasi Perkantoran sebuah Usaha Kecil, hingga Sistem Kendali sebuah Instalasi Nuklir berpresisi tinggi. Peranan dari komponen komponen sebuah Sistem Informasi pun menjadi vital. Salah satu komponen tersebut ialah Perangkat Lunak (PL), baik dalam bentuk kernel Sistem Operasi beserta utilisasinya, maupun Aplikasi yang berjalan di atas Sistem tersebut.

Walau pun PL memiliki peranan yang penting, pengertian publik atas Hak Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak (HaKI PL) masih relatif minim. Bertambah dengan peningkatan pemanfaatan dari Perangkat Lunak Bebas/Sistem Terbuka (PLB/ST – F/OSS – Free/Open Source Software). PLB ini sering dianggap sebagai serupa ST, namun terdapat beberapa berbedaan yang mendasar. Pembahasan ini bukan bertujuan sebagai indoktrinasi faham tersebut! Justru yang diharapkan:

-     Pelurusan atas persepsi keliru PLB dan ST, serta penjelasan perbedaan dan persamaan dari kedua konsep tersebut.

-     Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan PLB/ST.

-     Pelurusan atas persepsi bahwa para penulis program komputer tidak berhak digaji layak.

-     Pelurusan atas persepsi bahwa PLB tidak boleh dijual/dikomersialkan.

-     Pelurusan atas persepsi bahwa PLB wajib disebarluaskan.

-     Pelurusan atas persepsi bahwa saat distribusi tidak wajib menyertakan kode sumber.

Setelah menyimak tulisan ini, diharapkan akan lebih memahami dan lebih menghargai makna PLB/ST secara khusus, serta HaKI/PL secara umum.

2.        KONSEP HAKI

a.      Latar Belakang

''Hak atas Kekayaan Intelektual'' (HaKI) merupakan terjemahan atas istilah ''Intellectual Property Right'' (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: ''Hak'', ''Kekayaan'' dan ''Intelektual''. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat: dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan ''Kekayaan Intelektual'' merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis, karikatur, dan sebagainya. ''Hak atas Kekayaan Intelektual'' (HaKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu Hak Dasar (Azasi) dan Hak Amanat/Peraturan. Hak Dasar (Azasi) merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. sedangkan Hak Amanat/Peraturan yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan. Di berbagai negara, termasuk Amerika dan Indonesia, HaKI merupakan Hak Amanat/Peraturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar HaKI yang diberikan kepada individu dan kelompok. Sesuai dengan hakekatnya pula, HaKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible).

b.      Aneka Ragam HAKI

-     Hak Cipta (Copyright)

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta: ''Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.''

-     Paten (Patent)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-UndangNomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten: ''Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.'' Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama, namun tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.

-     Merk Dagang (Trademark)

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, Angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.'' Contoh: Kacang Atom cap “Ayam Jantan”.

-     Rahasia Dagang (Trade Secret)

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang: ''Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis.'' Contoh: rahasia dari formula Parfum.

-     Service Mark

Adalah kata, prase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengindentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitornya. Pada prakteknya perlindungan hokum untuk merek dagang sedang service mark untuk identitasnya. Contoh: “Pegadaian: menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

-     Desain Industri

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri: ''Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.''

-     Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; (ayat 1): ''Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.''; (ayat 2): ''Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurangkurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.''

-     Indikasi Geografis

Berdasarkan pasal 56 ayat 1 UndanUndang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: ''Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena factor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.''

DAFTAR PUSTAKA

[UU2000030] RI. 2000. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

[UU2000031] RI. 2000. Undang-UndangNomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

[UU2000032] RI. 2000. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang DesainTata Letak

Sirkuit Terpadu;

[UU2001014] RI. 2001. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

[UU2001015] RI. 2001. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

[UU2002019] RI. 2002. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

[WEBFSF1991a] Free Software Foundation. 1991. GNU General Public License –

http://gnui.vLSM.org/licenses/gpl.txt . Diakses 29 Mei 2006.

[WEBFSF2001a] Free Software Foundation. 2001. Definisi Perangkat Lunak Bebas

– http://gnui.vlsm.org/ philosophy/ freesw.id.html . Diakses 29 Mei2006.

[WEBFSF2001b] Free Software Foundation. 2001. Frequently Asked Questions about the

GNU GPL – http://gnui.vlsm.org/licenses/gplfaq.html . Diakses 29 Mei 2006.

[WEBHuham2005] Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2005.

Kekayaan Intelektual – http://www.dgip.go.id/article/ archive/ 2 . Diakses 29 Mei 2006.

[WEBRamelan1996] Rahardi Ramelan. 1996. Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era

Globalisasi http://leapidea.com/ presentation?id=6 . Diakses 29 Mei 2006.

[WEBSamik2003a] Rahmat M SamikIbrahim. 2003. Pengenalan Lisensi Perangkat Lunak

Bebas – http://rms46.vlsm.org/ 1/ 70.pdf . vLSM.org. Pamulang. Diakses 29 Mei 2006.

[WEBStallman1994a] Richard M Stallman. 1994. Mengapa Perangkat Lunak Seharusnya

Tanpa Pemilik – http://gnui.vlsm.org/ philosophy/ whyfree.id.html .

Diakses 29 Mei 2006.

[WEBWiki2005a] From Wikipedia, the free encyclopedia. 2005. Intellectual property –

http://en.wikipedia.org/ wiki/ Intellectual_property . Diakses 29 Mei 2006.

[WEBWIPO2005] World Intellectual Property Organization. 2005. About Intellectual

Property – http://www.wipo.int/ aboutip/en/. Diakses 29 Mei 2006.

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

-     Afan Fatwa Ghifari              (20212294)

-     Astrid Purnama Sary           (21212229)

-     Edrovalno Imanpratomo      (22212362)

-     Muhammad Rifky                (25212065)

Kelas : 2EB08

MASIHKAH KOPERASI SEBAGAI SOKOGURU PEREKONOMIAN INDONESIA?

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dikatakan bahwa KOPERASI adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Secara teori koperasi harusnya mempunyai peran vital dalam membangun perekonomian Indonesia, mempunyai posisi yang kuat dan menjadi inspirasi fundamental di negara ini dan bukan hanya numpang nama sebagai badan usaha yang terlalu banyak merepoti pemerintah. Karena (konon katanya) banyak kredit program yang diterima KOPERASI (utamanya KUD) raib diselewengkan pengelolanya.

Bapak yang dikenal dengan Bapak koperasi Indonesia Bung Hatta Koperasi mendefinisikan secara sederhana bahwa koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan Koperasi. Jadi secara mudahnya koperasi adalah bergabungnya sekumpulan orang orang yang ingin bertahan dari gempuran pemodal2 besar dengan mendirikan lembaga perekonomian sendiri dengan modal bersama dan dinikmati bersama.

Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi “untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama” yang apabila diformalkan (dilembagakan) akan menjadi badan usaha bersama, yang lazim kita sebut sebagai Koperasi. Koperasi sering disebut sebagai “kumpulan orang”. Namun tidak berarti di dalam koperasi uang tidak penting, di dalam koperasi manusialah yang diutamakan, setiap orang (anggota) dihormati harkat martabatnya secara sama (individualita), artinya sepenuhnya partisipatif – emansipatif dalam prinsip “satu orang satu suara” (one man one vote). Sedang PT sering disebut sebagai “kumpulan uang”, karena di dalam PT modal uanglah yang penting dan diutamakan, dalam wujudnya “Satu saham satu suara” (one share one vote).

Sementara itu dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diamandemen) kata KOPERASI ini disebut dan dicantumkan dalam penjelasan pasal 33. Namun setelah amandemen, penjelasan atas pasal-pasal dari UUD 1945 dimasukkan dalam batang tubuh. Entah sengaja atau karena khilaf, ternyata kata KOPERASI ini tidak ikut masuk. Alias ketinggalan atau malah ditinggalkan?

Nampaknya para penyusun UU No. 22 Tahun 1992 itu (Presiden dan DPR) sudah lupa bahwa para founding father kita bercita-cita untuk menjadikan KOPERASI sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. KOPERASI dianggap sebagai badan usaha yang terlalu banyak merepoti pemerintah. Karena banyak kredit program yang diterima KOPERASI (utamanya KUD) raib diselewengkan pengelolanya.

Namun kenyataan di lapangan, berbicara lain. Saat Indonesia mengalami krisis berkepanjangan, justru eksistensi KOPERASI nampak nyata. Saat hampir semua bank-bank besar macam BCA, Bank Lippo (bank swasta) , maupun bank pemerintah: Bank Bumi Daya, Bank Bapindo dan Bank Dagang Negara (yang kemudian ketiga bank terakhir dilebur menjadi Bank Mandiri) dan banyak bank lain pada colaps, KOPERASI masih bisa menjadi tumpuan anggota dan masyarakatnya dalam hal melayani keperluan modal.

Tak bisa dibayangkan, manakala saat itu, selain bank, KOPERASI juga ikut colaps, pasti akan semakin banyak jumlah angkatan kerja yang mengalami PHK.

Meskipun demikian, sampai sekarang, di mata perbankan, posisi tawar KOPERASI masih dipandang sebelah mata. Untuk bisa memperoleh kredit, di banyak bank, perlu KOPERASI melengkapi banyak persyaratan yang sering merepotkan. Memang banyak KOPERASI yang nakal. Tapi masih lebih banyak KOPERASI yang baik.

KOPERASI dan koperasi, dalam praktek, ada bedanya. KOPERASI (yang sejati) dibentuk dari, oleh dan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Sementara koperasi dibentuk seorang seorang pemodal yang ingin memutar uangnya di koperasi. Hal ini dimungkinkan, karena untuk membentuk koperasi, pasca reformasi, sangatlah mudah. 

Dulu, badan hukum KOPERASI harus disahkan oleh Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur, selaku wakil dari Pemerintah. Sekarang, cukup disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota saja.

Sejatinya KOPERASI dibentuk demi untuk kesejahteraan anggotanya. Sementara koperasi dibentuk demi keuntungan pemodal semata. Ibaratnya PT berbaju koperasi. Bahkan, tak jarang, mereka (para pemodal) itu rela membeli badan hukum KOPERASI yang sudah tidak aktif lagi dengan nilai tak kurang dari puluhan juta rupiah.

Selain itu adapun masalah yang ada dalam KOPERASI yaitu manajemen yang masih ‘kurang profesional’ baik dari tingkat pendidikan personalnya, maupun manajemen pengelolaannya sehingga tidak jarang koperasi bangkrut dan kolaps karena faktor ini. Itupun masih ditambah dengan tingginya tingkat penggelapan dana yang kerap kita dengar, karena pemerintah sangat memanjakan koperasi. Dengan kondisi kontrol pelaksanaan belum stabil koperasi banyak dibantu lewat ‘Dana Segar’ tanpa pengawasan, sifatnya tidak wajib dikembalikan sehingga koperasi menjadi ‘manja’ dan tidak akan pernah mandiri.

Oleh karena dapat dikatakan bahwa “MASIHKAH KOPERASI SEBAGAI SOKOGURU PEREKONOMIAN INDONESIA?”. Jawabannya adalah untuk saat ini mungkin belum dapat dikatakan sokoguru perekonomian Indonesia karena terdapat masalah yang masih harus diselesaikan oleh  koperasi tersebut maupun dari Pemerintah. Namun semua itu tidak dapat dikatakan bahwa koperasi tidak dapat dikatakan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, karena koperasi adalah salah satu badan usaha yang diandalkan oleh masyarakat menengah maupun ke bawah untuk mensejahterahkan hidupnya. Oleh karena itu diperlukan perbaikan yang dilakukan oleh koperasi tersebut maupun Pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh koperasi. Jika semua itu sudah dapat diselesaikan maka koperasi bisa dikatakan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia.

Sumber :

http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/09/24/masihkah-koperasi-496074.html

http://berkoperasi.blogspot.com/2008/01/koperasi-sokoguru-ekonomi-indonesia.html